Ads 468x60px

23 Des 2011

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Seiring dengan derasnya arus globalisasi dewasa ini yang mana setiap individu sering melupakan bahkan mempertanyakan nilai-nilai yang ada dalam pancasila maka dirasakan makin kuat pula desakan untuk terus menerus mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini.
Berbicara tentang nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila memiliki arti yang mendalam baik itu secara historis maupun pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pancasila ini bagi bangsa Indonesia meupakan landasan atau dasar, cita-cita dalam malkukan sesuatu juga sebagai motivasi dalam perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat maupun dalam kehidupan kenegaraan.
Bila kita lihat babak pergantian pemerintahan di Indonesia, tanpa disadari, pancasila sedikit mengalami perubahan dalam hal penghayatannya. Setidaknya penghayatan yang berbeda ini telah berdampak bagi reformasi hukum di indonesia. Pancasila telah menjiwai anak-anaknya untuk terus mempertahankan cita-cita yang ada hingga masa reformsi kini. Akan tetapi perubahan yang terjadi selalu membawa dampak baik itu yang positif dan negatif. Akan tetapi kita patut bersyukur semenjak pergerakan G 30 S yang didalangi PKI usaha untuk menjatuhkan pancalsila tidak pernah terjadi lagi.
Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, nilai-nilai kepancasilaan yang kita pertahankan tersebut yang ada, seakan dikesampingkan dan itu menjadi sebuah permasalahan baru dewasa ini. Pertanyaan yang paling dikedepankan adalah bagaimana bentuk nyata penerapan yang cocok terhadap nilai-nilai pancasila tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini, berbangsa dan bernegara seiring dengan derasnya arus globalisasi dan juga bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam ruang lingkup hukum.
RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam paper ini adalah :
- Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara ?
- Bagaimana penerapan secara nyata nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum dan bagaimakah tantangan dalam bidang hukum?
TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulusan paper ini adalah :
- Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen yang bersangkutan yaitu mata Filsafat Hukum
- Untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana penerapannya secara nyata
METODE PENULISAN
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan paper ini adalah metode kepustakaan. Dimana metode kepustakaan dilaksanakan dengan mencari bahan dari sumber-sumber yang menunjang dan berkaitan dengan materi dari paper ini.
BAB II PEMBAHASAN
NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA
Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral hukum yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa indonesia.
Nilai-nilai pancasila memiliki sifat yang objektif dan subjektif sekaligus, objektif berarti sesuai dengan objeknya , umum dan universal yang mana dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :
1. Rumusan dari sila-sila pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal.
2. inti dari nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam hidup keagamaan dan lain-lainnya.
3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok norma (kaidah) fundamental negara , tidak dapat diubah oleh orang maupun lembaga manapun kecuali oleh pembentuk negara, in casu PPKI yang sekarang sudah tidak ada lagi . ini berarti nilai-nilai pancasila akan abadi dan objektif.
4. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No. XX / MPRS / 1966 menegaskan bahwa pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum dasar nasional , walaupun tidak disebut secara rinci apa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar nasional itu, dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tetap memberi tempat yang tinggi pada pembukaan UUD 1945. Artinya pembukaan UUD 1945 secara filsafat tidak mungkin dapat diubah , termasuk oleh MPR hasil pemilu karena mengubah pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.
Selain pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat objektif, pancasila juga memiliki sifat-sifat yang subjektif, dalam arti keberadaan nilai-nilai itu bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri yaitu :
Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila merupakan Filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai pancasila mengandung keempat macam nilai kerohanian, yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain nilai-nilai pancasila menjadi das sollen diwujudkan menjadi kenyataan (das sein).
Fakta sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memperjuangkan terwujudnya nilai-nilai pancasila itu dengan berbagai macam cara dan tahap yang akhirnya mencapai titik kulminasi yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi dengan demikian merupakan perwujudan pula dari nilai-nilai pancasila itu.
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BIDANG HUKUM
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan pandanganhidup bernegara. Berbicara tentang pancasila dalam tataran nilai berarti brbicara tentang pancasila dalam wujud yang sangat abstrak yakni sebagai nilai-nilai dasar. Disinilah nilai-nilai dasar itu terbebas dari ruang dan waktu sehingga dapat berlaku sepanjang masa , sementara itu pada tataran yang paling konkret manusia senantiasa malakukan perubahan-perubahan, disinilah timbul pertanyaan bagaimana cara menjembatani nilai-nilai pancasila dengan situasi konkret yang terus berubah.
Nilai-nilai yang abstrak dalam ideologi pancasila tersebut apabila ingin dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernagara perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih konkret berupa norma-norma. Salah satu wujud norma yang paling relevan adalah norma hukum.
Dalam kaitannya dengan sistem hukum dan sistem norma hukum ini oleh para pendiri negara ini, pancasila ditempatkan pada posisi yang sangan strategis, disatu sisi pancasiladijadikan sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sumber tertib hukum atau sumber dari sistem hukum Indonesia dan sisisi yang lain pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa, ideologi negara, cita negara, dan cita hukum.
Cita hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber segala tertib hukum bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sumber dari segala sumber hukum ini diartikan sama dengan sumber dari sistem hukum. Cita hukum (pancasila dalam perwujudan nilai) itu tidak berada dalam sistem norma hukum akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 kemudian merumuskan nilai-nilai pancasila itu dalam wujud norma hukum.
Bentuk dari konkretisasi nilai adalah norma, dan bentuk konkretisasi nilai-nilai dalam pancasila diwujudkan dalam norma-norma khususnya norma hukum. dalam konteks penjabarannilai-nilai disinggung sedikitnya terkandung tiga jenis norma yaitu ;
Pertama, norma yang terkandung dalam Ketetapan MPR No. II /MPR/ 1987 yang sekarang dicabut dengan ketetapan MPR No. XVIII/ MPR /1998. sebagai ketetapan lembaga tertinggi negara, ketetapan di atas (sebelum dicabut) merupakan bagian dari sistem norma hukum, namun jika ditinjau dari kandungannya substansi norma tersebut merupakan norma moral bagi bangsa Indonesia, melihat kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini sesungguhnya norma moral demikian tetap diperlukan sebagai kode etik warga negara.
Kedua, Norma yang terkandung dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahkan peraturan jebijakan, yang secara khusus dapat disebut sebagai norma hukum (Positif) dan sistem hukum kita.
Ketiga, norma yang terkandung dalam Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kandungan GBHN ini secara substantif merupakan norma pembangunan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma pembangunan dalam GBHN ini dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan , seperti dulu dalam bentuk keputusan Presiden tentang Repelita (rencana pembangunan lima tahun).
Mengingat semua norma di atas bersifat mengikat dan dituangkan dalam format tertentu, maka pada hakikatnya baik norma moral maupun norma pembangunan diatas merupakan norma hukum juga. Norma-norma hukum tersebut kemudian membentuk suatu tatanan yang harmonis dalam suatu sistem hukum, yang berfungsi sebagai sistem kontrol sosial, sarana, penyelesaian konflik, dan sarana pembaruan masyarakat.
Tantangan dalam reformasi hukum di Indonesia
Reformasi hukum tidak semata-mata membawa dampak yang benar-benar baik bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi efek buruk juga akan berbarengan hadir dan melekat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua dampak yang saling bertolak belakang ini sewaktu-waktu dapat menjadi bumerang yang sewaktu-waktu dapat saja meledak dan membahyakan stabilitas negara itu sendiri. Oleh karena itu diperlukannya sebuah usaha untuk menelaah secra jelas tantangan yang ada sehingga kita bisa berjalan lebih ke arah yang benar atau dengan kata lain bangsa ini tahu ke mana harus berjalan. Oleh karena itu,beberapa tantangan dalam peroses melakukan reformasi hukum adalah:
2.3.1 Pembentukan Peraturan Perundang-Udangan Yang Menekankan Pada Proses Top Down
Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, cara yang paling dominan yang dilakukan adalah cara top down dibandingkan dengan bottom up. Oleh karena itu, mereka yang mendududki posisi dipemerintahan menvisikan dan membuat aturan-aturan yang mengakomodasi nilai-nilai yang berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat. Mereka kerap menggunkan rakyat sebagai legitimasi tetapi tidak benar-benar melihat kebutuhan masyarakat. Sayangnya konsekuensi dari pada cara ini tidak di perhatikan secara baik. Penegakan hukum tidak dilakukan secara serius dan ketat bahkan yang terjadi justru ketidak pastian mengingat antara apa yang ada dengan apa yang diatur tidak menujukan ke konsistenan. Peraturan perundang-undangan tidak terefleksi dalam kenyataan.
2.3.2 Pembentukan Peraturan Perudangan Tanpa Riset
Agar peraturan dapat berjalan sesuai dengan harapan maka pada saat perancangan diperlukan terlebih dahulu melakukan suatu riset yang mendalam. Riset dilakuakan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di dalam masyarakat, apa yang seharusnya diatur, apakah ketentuan cukup ralisatis bagaimankah infrastuktur pendukung, apakah ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk berbenturan bahkan bagaimanakah keberlakuannya di negara lain. Apalagi hal ini diperparah dengan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang riset belum maksimal memainkan perannya.
2.3.3. Penegakan Hukum Yang Lemah.
Tanpa penegakan hukum yang kuat maka peraturan perudang-udangan tidak memiliki arti apapun. Permasalahn ini biasanya bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang memedai. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya sumber daya manusia yang menduduki posisi sebagai paratur yang ahli, tidak rentan terhadap KKN bahkan tidak memiliki integritas.
Di samping itu, penegakan hukum tidak berjalan karena kerap mendapat intervensi uang dan kekeuasaan. Oleh karena itu selama negara ini mengabaikan maslah kesejahteraan maka selam itu pula masalah penegakan hukum akan tidak bisa dilakuakan dengan baik.
2.3.4. Muatan Nilai-Nilai Baru Dalam Waktu Singkat
Dalam pembentukan peraturan yang top down rentan untuk dimasuki nilai-nilai baru yang sebelumnya tidak dikenal. Nilai -nilai baru sebenarnya tidak saja berasal dari luar negeri akan tetapi juga berasal dari dalam negeri. Nilai-nilai baru bisa saja munsul dari suatu tempat di indonesia kemudian dinasionalkan oleh pengambil kebijakan. Bagi mereka yang tidak akrab dengan nilai tersebut maka nilai tersebut akan dianggap asing.
BAB III PENUTUP
Setelah diuraikan diatas maka pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu Pancasila adalah merupakan pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup bernegara serta nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum dasar nasional. Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan.
Nilai-nilai yang abstrak dalam ideologi pancasila tersebut apabila ingin dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernagara perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih konkret berupa norma-norma. Salah satu wujud norma yang paling relevan adalah norma hukum.

0 komentar:

Poskan Komentar


 

Visitors

Flag Counter

Total Tayangan Laman



Translate

Followers